Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz
JUSTINFO, JAKARTA — Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, saat ini terjebak di dalam kawasan Teluk Arab setelah Iran menutup Selat Hormuz secara sepihak pada Sabtu, 28 Februari 2026. Penutupan ini merupakan respons Iran atas serangan militer gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat empat kapal Pertamina yang berada di area Timur Tengah saat konflik meletus.
Gamsunoro tengah melakukan proses loading di Khor al Zubair, Irak, sementara Pertamina Pride telah selesai loading dan berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi. Dua kapal lainnya, PIS Rinjani dan PIS Paragon, masing-masing berlabuh di Khor Fakkan (UAE) dan Oman — keduanya berada di luar kawasan yang terkunci.
Iran melalui penasihat senior IRGC, Ebrahim Jabbari, mengancam bahwa siapa pun yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Iran juga memperingatkan bahwa harga minyak bisa melonjak hingga USD 200 per barel, dan tidak akan membiarkan ekspor minyak keluar dari kawasan selama konflik berlangsung.
Pertamina memastikan seluruh kapal beserta awak kapalnya berada dalam kondisi aman. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah Indonesia sedang menempuh jalur diplomasi agar kedua kapal yang terjebak dapat segera keluar dari Selat Hormuz. Jika upaya diplomasi tersebut tidak membuahkan hasil, pemerintah telah menyiapkan opsi alternatif pasokan minyak dari luar kawasan Timur Tengah.
Di pasar global, harga minyak Brent sempat melonjak ke USD 82,37 per barel — tertinggi sejak Januari 2025 — sementara WTI naik sekitar 6,95 persen. Mayoritas operator kapal tanker besar seperti Maersk menghentikan sementara operasinya di kawasan tersebut.
Harga Pertamax naik menjadi Rp12.300 per liter per 1 Maret 2026, dari sebelumnya Rp11.800 per liter. Para ekonom menilai harga BBM subsidi seperti Pertalite belum perlu dinaikkan selama harga minyak dunia masih di bawah USD 100 per barel, karena APBN masih mampu menanggung selisih tersebut.
Namun, tekanan terhadap anggaran negara semakin besar. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya ditetapkan sebesar USD 70 per barel, sementara subsidi energi sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun. Setiap kenaikan USD 1 per barel di atas asumsi tersebut dapat menambah beban belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Jika harga minyak menembus USD 100–120 per barel, total belanja negara bisa membengkak hingga Rp515 triliun.
Harga solar diperkirakan bisa naik Rp750–2.000 per liter jika konflik berlarut. Solar merupakan komponen utama biaya operasional truk, dan kenaikan ongkos angkut bisa mencapai 10,5–12 persen, yang pada akhirnya berpotensi mendorong harga barang kebutuhan pokok ikut naik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan harga BBM tidak akan naik secara signifikan dalam waktu dekat. Ia berargumen bahwa pasokan minyak dari Amerika Serikat dan OPEC masih mencukupi, meski mengakui adanya risiko kenaikan jika konflik terus meluas.
Catatan penting, kargo minyak mentah dari Timur Tengah saat ini menyumbang sekitar 19 persen dari total impor minyak mentah Indonesia. Diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah krusial yang perlu segera dipercepat oleh pemerintah.
Editor : Saldy
Komentar Facebook